Romo Paschal: Semoga Jadi Kado Kemerdekaan Bagi Korban Perdagangan Orang

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengundang dan meminta kesediaan rohaniawan Katholik, Romo Chrisanctus Paschalis Saturnus, untuk dianugerahi penghargaan dari lembaga tersebut.

LPSK memandang Romo Paschal sebagai sosok yang berjasa memberikan layanan perlindungan dan bantuan kepada korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

LPSK mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi atas kontribusi besar Romo Paschal yang selama bertahun-tahun secara intensif memberikan bantuan dan perlindungan bagi para saksi dan korban TPPO.

Lantaran itu, bertepatan hari ulang tahun LPSK pada Rabu 28 Agustus 2019 ini, LPSK mengundang dan memohon kesediaan Romo Paschal untuk berkenan menerima penghargaan LPSK.

Penyerahan penghargaan itu akan diserahkan di Kantor LPSK, Jalan Raya Bogor No 47-49, Jakarta Timur.

Menanggapi rencana penganugerahan penghargaan LPSK tersebut, melalui pesan Whatsapp kepada Suryakepri.com, Jumat (16/8/2019), Romo Paschal hanya berkomentar singkat.

“Semoga ini jadi kado kemerdekaan untuk semua mereka yang menjadi korban perdagangan orang.”

 

Sumber: https://suryakepri.com/romo-paschal-semoga-jadi-kado-kemerdekaan-bagi-korban-perdagangan-orang/

74 Peti Jenazah jadi Kado Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 74

Jakarta, 14 Agustus 2019, Tujuh puluh empat tahun Indonesia merdeka, belum menjamin Indonesia bebas dari masalah perdagangan orang. Masalah Pekerja Migran Indonesia (PMI) selalu mengalami masalah baik yang berada di dalam proses pemberangkatan maupun yang telah berada di luar Negeri.

Berdasarkan data Kementrian luar negeri, yang diberitakan Media Cetak Kompas menunjukan adanya seratus sembilan puluh lima (195) Pekerja Migran Indonesia yang terancam hukuman mati yang berada di beberapa negara diantaranya adalah Malaysia berjumlah seratus lima puluh empat (154) orang, Arab Saudi berjumlah dua puluh (20) orang, Cina berjumlah dua belas (12) orang, Uni Emirat Arab berjumlah empat (4) orang, Laos berjumlah dua (2) orang, Singapura dua (2) orang dan Bahrain satu (1) orang.

Sementara data yang telah dihimpun oleh JarNas Anti TPPO PMI NTT, dimana PMI yang meninggal mengalami peningkatan setiap tahunnya. Data PMI NTT yang meninggal pada Tahun 2016 sebanyak empat puluh enam (46) orang, laki-laki 26 orang dan perempuan 20 orang, dan 4 orang yang prosedural dan 42 orang yang non prosedural.

Data 2017 DPMI yang meninggal sebanyak 62 orang, 43 orang laki-laki dan 19 orang perempuan, 1 prosedural dan 61 non prosedural. Tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 105 PMI yang meninggal 71 orang laki-laki dan 34 orang perempuan, 3 prosedural dan 102 non prosedural dan data per Agustus 2019 menunjukan ada 74 jenazah.

Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang (JARNAS) yang merupakan salah satu jaringan yang dibentuk atas dasar kesamaan visi dan misi untuk terwujudnya Indonesia yang bebas dari tindak pidana perdagangan orang, mendorong penegakan dan penerapan hukum yang progresif demi tercapainya keadilan bagi korban TPPO dan melakukan advokasi pemenuhan hak-hak korban dan sistem rehabilitasi pelaku TPPO secara nasional dan internasional.

JarNas Anti TPPO yang diketuai oleh Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, mengatakan bahwa dalam kasus seratus sembilan puluh lima (195) PMI yang terancam hukuman mati, sangat baik Indonesia melakukan pendampingan hukum dan lobby politik untuk melindungi warga negaranya yang terancam hukuman mati di luar negeri. Selain itu perempuan yang biasa dipanggil dengan Sara ini juga mengatakan, Indonesia masih sangat lalai dalam memberikan perlindungan warga negaranya yang bekerja di luar negeri. Hal ini terlihat pada meningkatnya kasus pemulangan jenazah PMI yang berasal dari NTT, dimana setiap tahun mengalami peningkatan, dan pada Agustus 2019 ini, NTT telah menerima tujuh puluh empat (74) jenazah yang telah dipulangkan, dan kasus hukumnya tidak diproses.

Sara yang juga anggota Komisi 8 DPR RI ini mengatakan bahwa sangat baik jika pemerintah Indonesia melakukan pengawalan pada kasus-kasus hukum PMI. Hal ini sangat penting agar keluarga korban bisa mendapatkan hak-haknya.

Andy Ardian dari ECPAT Indonesia yang juga Sekretaris JarNas Anti TPPO mengatakan bahwa situasi ini merupakan tuaian hasil dari pembiaran yang telah dilakukan oleh negara dalam melindungi warga negaranya yang terpaksa bekerja keluar negeri dan dimanfaatkan oleh sindikat perdagangan orang. Andy pun mengatakan situasi kemiskinan yang menyebabkan masyarakat NTT rentan untuk menjadi korban perdagangan orang, selain itu Indonesia juga perlu mewaspadai situasi kerentan saat terjadinya bencana, sebagai negara yang sangat rawan terjadi bencana situasi ini dimanfaatkan oleh sindikat perdagangan orang dengan motif memberikan bantuan.

Selain itu Gabriel Goa (Direktur Padma) yang juga Ketua Bidang Advokasi JarNas Anti TPPO mengatakan, bahwa dalam menangani dan memberikan perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang masih belum maksimal karena aparat penegak hukum belum banyak menggunakan dan menerapkan UU No.21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang, selain itu berdasarkan pantauan dan pengalaman pendampingan menunjukan bahwa masih ada oknum APH yang terlibat dalam kasus perdagangan orang.

Selain itu sangat diperlukan kehadiran Lembaga Negara untuk memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat khususnya bagi korban Perdagangan Orang dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban. Laki-laki yang biasa dipanggil dengan Gabby ini mengatakan lembaga-lembaga negara perlu bekerjasama dengan Pegiat anti perdagangan orang, lembaga regional dan internasional untuk menyelamatkan PMI yang menjadi korban perdagangan orang.

JARNAS berharap dengan situasi ini, pemerintah lebih mengutamakan agenda perlindungan warga negaranya dari situasi perdagangan orang, dan mendorong Presiden untuk memimpin langsung Rapat koordinasi Nasional Gugus Tugas TPPO yang akan dilaksanakan di Kupang NTT yang direncanakan akan dilaksanak pada akhir Agustus 2019.

Narahubung:
Gabriel Goa: 0813.6028.5235, Andi Ardian 0813.6156.3988

Anggota JarNas: Parinama Astha, ECPAT Indonesia, PADMA Indonesia, LBH Apik Jakarta, Yayasan Bandungwangi, YKAI, Yayasan Anak Perempuan, CWTC, Yayasan Bahtera Bandung, Yayasan Embun Pelangi Batam, PKPA Medan, LADA Lampung, Asa Puan Sambas, Asosiasi Peksos Singkawang, Lembaga Kita Wonosobo, Setara Semarang, Kakak Solo, SCC Surabaya, YKYU Manado, LBH Apik Bali, Gerasa Bali, Lentera Anak Bali, Project Karma Bali, Yayasan Santai Lombok, WADAH NTT, Yayasan Donders dan anggota Individu.

Parinama Astha Inisiasi Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Jakarta, — Human trafficking atau perdagangan orang, saat ini dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Bahkan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menjadi kejahatan terbesar kedua di dunia setelah narkotika. Dalam rangka kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (16 Days of Activism Againts Gender Violence), kampanye ini mendorong upaya-upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia.

Di Indonesia, masalah perdagangan manusia meningkat terus. “Ironisnya, masyarakat umum belum begitu mengetahui dan menyadari bahwa ini adalah salah satu permasalahan yang sangat nyata dan mengancam Indonesia, negara yang masih berkembang, dengan banyaknya rakyat yang masih hidup dalam kemiskinan,” kata Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, yang biasa disapa dengan nama Sara, Pendiri dan Ketua Yayasan Parinama Astha (ParTha). Maka karena itu dalam rangka memperingati 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan tersebut diatas, Parinama Astha menginisiasi pertemuan nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang yang melibatkan para pegiat kemanusiaan yang fokus pada permasalahan perdagangan manusia di Indonesia.

Menurut keterangan dari Trafficking in person Report Indonesia, yang dikeluarkan oleh Kedutaan Amerika, dimana disampaikan bahwa pemerintah Indonesia belum memenuhi standar minimum pemberantasan perdagangan orang, akan tetapi ada upaya-upaya lebih banyak melakukan penyelidikan, penuntutan, penjatuhan hukuman kepada para pelaku perdagangan manusia dan melakukan identifikasi lebih banyak kepada korban. Maka upaya yang akan dilakukan ke depannya adalah dengan melakukan lebih banyak penyelidikan, penuntutan, penjatuhan hukuman kepada para pelaku perdagangan orang baik itu personal maupun koorporasi yang dimana saat ini masih sangat minim.

Pertemuan ini dilaksanakan selama dua hari, dan bertujuan untuk memperkuat kerja-kerja pendampingan dan pemberantasan TPPO di Indonesia. Menurut Sara pertemuan nasional ini adalah satu langkah awal khususnya bagi jaringan TPPO di Indonesia, agar dapat bekerja lebih efektif terkoordinir dan menghasilkan efek yang lebih maksimal bagi korban dan juga pelaku TPPO.

Andy Ardian dari Program Manajer ECPAT Indonesia mengatakan, pertemuan ini cukup strategis untuk menyatukan kembali kerja-kerja bersama dalam upaya penanggulangan TPPO. Andi berharap jaringan ini juga bisa bersinergi dengan jejaring dan pemangku kepentingan lainnya untuk saling mengisi kerja-kerja yang selama ini belum tertanggulangi.

Perwakilan LBH Apik Jakarta Said Niam mengatakan bahwa pertemuan sangat penting untuk membangun sinergitas antara daerah, untuk mengisi kekurangan lembaga yang satu dengan lembaga yang lain dalam memberikan perlindungan kepada korban, Said pun menambahkan bahwa jaringan ini akan menjadi lebih baik ke depannya dalam memberantas TPPO.

Sementara Direktur Bandungwangi, Endang Supriyati mengatakan bahwa pertemuan ini untuk menghadirkan jaringan yang efektif, dan sangat berkesusaian dengan kerja-kerja dari Bandungwangi yang melakukan pendampingan langsung kepada korban ESKA. Endang Supriyati berharap jaringan ini sebagai media untuk memudahkan dalam mengakses layanan yang dibutuhkan oleh korban.

Pertemuan ini juga menghadirkan Bapak Tamami, Direktur Bahtera dan mengatakan bahwa jaringan ini harus menjadi kekuatan untuk menekan pemerintah dan kepolisian, khususnya daerah Jawa Barat yang merupakan daerah sending terbesar buruh migran atau pun pekerja lokal. Pertemuan ini akan menjadikan skala prioritas dalam memberikan perlindungan bagi korban ke depannya.

Pertemuan ini menghasilkan beberapa rekomendasi yang dibagi menjadi tiga bagian yaitu Pencegahan dan Kerjasama dengan melakukan edukasi, roadshow, riset, pengumpulan data, membuat dan mempererat jaringan dengan melakukan rapat tahunan, Litigasi dengan melakukan kerjasama dengan APH (Kepolisian, Jaksa dan Hakim), kementrian , melakukan diskusi terkait dengan persoalan TPPO dan melakukan pendampingan terhadap korban dan re-integrasi dengan melakukan assessment, dan program kembali ke masyarakat, perlindungan korban melalui save house, melakukan pembekalan dan pemberdayaan terhadap korban, untuk pembentukan susunan kepengurusan jaringan yang akan mengawal kerja-kerja jaringan ini ke depannya.

 

Meniti Harapan Pada Negeri Cincin Api

Press Release

(Pertemuan Jaringan di Labuan Bajo)

Meniti Harapan Pada Negeri Cincin Api”

Jakarta, November 2018,

 

 

Yayasan Parinama Astha ikut terlibat dalam Pertemuan Consultative Group Meeting On Anti Human Trafficking  In Indonesia and Timor Leste yang dilaksanakan di Hotel Luwansa Labuan Bajo, NTT. Pertemuan ini bertemakan “Meniti Harapan Pada Negeri Cincin Api.

 

Persoalan perdagangan manusia banyak terjadi di Indonesia, baik di dalam negeri maupun yang di luar negeri, sebagaimana disampaikan oleh Romo Paul Rahmat (Ketua Panitia) yang menyatakan bahwa kasus Trafficking di NTT  sangat banyak, rata-rata ada 9 (sembilan) Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang meninggal di luar negeri. Jumlah ini cenderung meningkat setiap tahunnya.

 

Pertemuan konsultasi ini dibuka oleh Wakil Gubernur NTT, Bapak Yosef Nae Soi, dan dihadiri oleh Bupati Manggarai Barat Bapak Agustinus Ch Dulla, jajaran FORKOPIMDA dan pimpinan SKPD Manggarai Barat. Pada pertemuan tersebut, Wakil Gubernur NTT menyampaikan bahwa Gubernur NTT Bapak Victor Laiskodat membuatkan aturan baru dengan memoratoriumkan keberangkatan TKI NTT ke luar negeri, walaupun kebijakan ini menuai pro dan kontra dari masyarakat.

 

Pertemuan ini dihadiri oleh 46 orang yang mewakili berbagai lembaga seperti LSM Lokal dan Nasional, Lembaga berbasis agama, pemimpin agama, perwakilan pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga peneliti dan media, Lembaga Internasional seperti IOM dan ILO dan para penyintas perdagangan manusia dari seluruh Indonesia dan Timor Leste. Terbangunnya kerjasama yang lebih erat dan jejaring nasional yang menghubungkan daerah-daerah yang rawan terhadap persoalan Perdagangan manusia di Indonesia dan Timor Leste merupakan hasil yang dicapai dari Pertemuan Consultative Group Meeting On Anti Human Trafficking  In Indonesia and Timor Leste ini.

 

Data BNP2TKI (2017) yang terdapat pada Sistem  pengaduan di Pusat Krisis milik Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menunjukkan bahwa BNP2TKI menerima 4.475 pengaduan dari pekerja yang ditempatkan di luar negeri, termasuk 71 kasus yang dipastikan sebagai perdagangan manusia dan 2.430 kasus yang memiliki indikator perdagangan manusia.[1] Sementara data ECPAT Indonesia pada tahun 2017, menunjukan kasus perdagangan anak untuk tujuan seksual yang terjadi dalam negeri sebanyak 537 kasus.[2] Data ini belum maksimal karena sampai sejauh ini belum ada lembaga khusus yang bertugas untuk mendata perdagangan manusia untuk tujuan dieksploitasi.

Pada pertemuan terpisah, Ketua Yayasan Parinama Astha (ParTha), Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, atau yang dikenal sebagai Sara, menyampaikan bahwa persoalan perdagangan manusia terjadi karena adanya ketimpangan ekonomi.

“Saudara/saudari kita tidak perlu mencari pekerjaan di luar negeri jika di negara mereka sendiri ada lapangan pekerjaan yang memadai dan sistem pendidikan yang dapat menghantarkan anak-anak kita ke pekerjaan yang layak. Tidak ada ibu yang mau meninggalkan anaknya selama bertahun-tahun jika bukan karena keharusan,” ujar pendiri yayasan yang telah didirikannya sejak 2012 ini.

Sara menambahkan bahwa persoalan perdagangan manusia tidak hanya terjadi untuk mereka yang berangkat ke luar negeri, namun perdagangan manusia juga terjadi untuk mereka yang ada dalam negeri, banyak anak-anak yang diperdagangkan untuk dieksploitasi, baik itu secara fisik maupun seksual.

Oleh sebab itu, ParTha hadir dengan memperjuangkan rumah aman dan pemulihan bagi para korban, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, anhak muda dan pihak terkait lainnya mengenai perdagangan manusia dan juga ikut terlibat dalam melakukan advokasi bersama dengan lembaga lainnya untuk melawan perdagangan orang di Indonesia.

[1] https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/la, diunduh pada tanggal 19/11-2018, pukul 23.03

[2] https://ecpatindonesia.org/berita/catatan-ecpat-indonesia-tahun-2017-404-anak-menjadi-korban-eska/

SPK Kerjasama antara Parinama Astha dengan LBH APIK

Jakarta, 07 November 2018

 

Tak dapat dipungkuri berbagai laporan dari lembaga negara serta para pegiat aktivis sosial yang bekerja pada isu perdagangan manusia masih mendapatkan tantangan dan hambatan besar. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya korban berjatuhan terkait tindak pidana perdagangan manusia.

 

Laporan dari pihak kepolisian dari 123 kasus TPPO baru 110 yang diproses banding. Sementara di MA sendiri sudah ada 51 berkas yang diproses, sementara 407 penuntutan kasus selama 2017. Hal ini meningkat 263 dari penuntutan sebelumnya. Data ini justru jauh berbeda dari apa yang dilaporkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat yang konsern pada isu TPPO. Dari berbagai data dan informasi yang ditemukan bahwa ada problem koordinasi antar lembaga negara telah menghambat upaya pemerintah untuk menyelidiki, menuntut, dan menghukum para pelaku, terutama ketika pada kasus yang melibatkan sejumlah wilayah yuridiksi atau negara lain. Unit Tindak Pidana Perdagangan Orang Kepolisian Republik Indonesia tidak memiliki mekanisme untuk melacak investigasi di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten, sehingga mempersulit mereka dalam menentukan total jumlah investigasi dan kasus yang terselesaikan.

 

Berangkat dari persoalan tersebut, bertempat di Kantor LBH APIK Jakarta, telah ditandatangani kerjasama antara Parinama Astha atau biasa dikenal dengan Parthadengan LBH APIK dalam rangka mempermudah kerja-kerja advokasi Pemberantasan Perdagangan Manusia. Perjanjian ini di tandatangi oleh kedua pimpinan lembaga dan diharapkan menjadi model pengelolaan dan kerjasama antar lembaga yang konsern pada perdagangan manusia.

 

Menurut Ketua Yayasan Partha , Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, atau biasa dikenal dengan Sara, bahwa kerjasama ini mempermudah kedua lembaga untuk penananan kasus baik dari proses awal hingga pemulihan. “ Kerjasama ini sudah lama direncanakan dan kemudian baru Perjanjian Kerjasama di tandatangani”, imbuhnya. “Sebenarnya kami sudah bekerjasama sebelum ada PKS ini, namun karena ada beberapa kendala dilapangan, maka kami sepakat untuk membuat sebuah kesepakatan dengan tujuannya adalah memperkuat jaringan dan memberikan harapan lebih pasti pada penyintas”, demikian Sara menambahkan.

 

Demikian juga dengan Direktur LBH APIK Jakarta, Siti Mazumah atau biasa di panggil Zuma, menerangkan bahwa banyak pekerjaan dalam melawan perdagangan manusia, dan menyambut baik kerjasama dengan Parinama Astha. “ Kami berterimakasih kepada Yayasan Partha yang sudah mau bekerjasama dengan kami sebagai lembaga yang fokus pada litigasi korban. Dan Partha memberikan peran berbeda dalam kerjasama penanganan yakni pemulihan dan pemberian rumah aman bagi korban TPPO”, ucapnya.

 

Dalam kegiatan perjanjian kerjama tersebut juga dilaksanakan diskusi dengan para penyintas yang telah mampu pulih dan berdaya. Diantara hasil karya mereka dengan memproduksi produk-produk makanan yang gurih dan enak. Pada kesempatan tersebut, Partha memborong hasil olahan makanan dari penyintas tersebut, sebagai bentuk dukungan terhadap para penyintas. (IH)

MELAKUKAN kerjasama dengan kpai DALAM MELAKUKAN Advokasi PERLINDUNGAN korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) DI iNDONESIA

PARTHA MEMPERJUANGKAN KEADILAN KORBAN TPPO MELALUI REHABILITASI DAN RE-INTEGRASI BAGI KORBAN TPPO DI Indonesia.

 

Jakarta, 14 Mei 2018, Parinama Astha (ParTha) melakukan pertemuan dengan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), ParTha bertemu dengan ibu Ai Maryati Soliah, Komisioner bidang TPPO dan Ekspolitasi Anak, Pertemuan ini dalam rangka untuk melakukan kerjasama antara ParTha dengan KPAI khususnya dalam rangka memberikan perlindungan, pemenuhan hak-hak anak yang menjadi korban perdagangan orang di Indonesia.

 

Pertemuan tersebut menjelaskan mengenai situasi dan kondisi anak-anak di Indonesia yang banyak menjadi korban TPPO, tentu dengan motif yang berbeda-beda, mulai dari anak yang bekerja di Hotel, SPA, Kafe dan beberapa tempat yang lainnya. Menurut penjelasan Ibu Ai mengatakan bahwa pada April yang lalu, KPAI telah melakukan pertemuan dengan organisasi-organisasi tempat hiburan untuk menyampaikan terkait dengan pekerja anak di tempat-tempat rentan, dan pertemuan tersebut menghasilkan satu titik kesepakatan bahwa tidak akan ada perusahaan hiburan yang mempekerjakan anak di bawah umur. Selain itu Ibu Ai menjelaskan bahwa KPAI masih sangat susah melakukan pendekatan ke penghuni atau pengelola Apartemen untuk melakukan pengawasan terhadap penghuni apartemen yang dimana fungsi apartemen tidak sesuai dengan yang sebenarnya, dimana saat ini banyak apartemen yang berubah fungsi menjadi tempat prostitusi.

 

Pertemuan ini juga, ParTha menjelaskan mengenai kerja-kerja yang dilakukan oleh ParTha dalam rangka memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi korban TPPO. ParTha fokus pada Kampanye, Pemulihan Korban TPPO, mulai dari proses Rehabilitasi baik itu secara psikologis dan juga fisik dan melakukan Re-Integrasi sosial bagi korban TPPO untuk dapat kembali kepada Keluarga dan Masyarakat. Selain itu ParTha juga memilik rumah Aman yang digunakan untuk memberikan perlindungan bagi korban TPPO untuk sementara.

 

Sejauh ini ParTha telah memiliki rumah aman yang berada di Solo, Jawa Tengah, Rumah Aman milik Partha dilengkapi dengan fasilitas yang ramah pada korban, baik itu korban TPPO, Kekerasan seksual dan ekspolitasi seksual pada perempuan dan anak. ParTha juga sedang mempersiapkan rumah aman di Jakarta, hal ini karena Jakarta sebagai ibu kota Negara menjadi central dari semua kejahatan TPPO.

 

Pertemuan ini menghasilkan beberapa point penting antara lain:

  1. Bahwa KPAI siap untuk bekerjasama dengan ParTha ke depannya khususnya berkaitan dengan tugas dan fungsi dari ParTha
  2. ParTha terlibat pada kegiatan advokasi TPPO dalam rangka memberantas dan mengakhiri tindak pidana perdagangan Orang di Indonesia khususnya bagi perempuan dan anak.

Foto Pertemuan (Tengah, Ibu Ai Maryati Soilah, Komisioner KPAI Bidang TPPO dan Ekspolitasi Anak)