Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dalam kerja sama dengan PADMA Indonesia dan Suara Jarmas Sumba, Jumat (19/7/19) menggelar sosialisasi program penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) bertempat di aula Hotel Sumba Sejahtera, Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD).
Sesuai rilis yang diterima media ini, Senin (22/7/19), kegiatan yang mengusung Tema ‘Peran Serta Masyarakat dalam Penempatan dan Perlindungan PMI’ ini dibuka oleh Assisten III bagian Administrasi kabupaten SBD, Bernardus Bulu.
Adpun peserta yang hadir dalam kegiatan edukasi tersebut yakni dari berbagai elemen di antaranya pelajar SMA/SMK se-SBD, Mahasiswa, LSM, PPTKIS/P3MI, Pemerintah Daerah, Tokoh-tokoh Masyarakat dan Agama, TNI/Polri dan insan Pers.
Sementara ketiga narasumber yang membawakan materi pada kegiatan tersebut yakni Kasubdit Sosialisasi BNP2TKI, Pujiono; Kadis Nakertrans SBD, Yustinus Bili Kandi; Direktur Advokasi Parinama Astha (ParTha), Gabriel Goa.
Dalam sambutannya mewakili Bupati SBD, Bernard Bulu mengapresiasi kegiatan sosialisasi ini karena masalah PMI merupakan masalah yang menjadi pembicaraan di Indonesia, baik di media sosial maupun media cetak.
Menurutnya, khusus di kabupaten SBD, angkatan kerja terus meningkat dari tahun ke tahun. Data tahun 2016 hampir mencapai 20.000 pengangguran terbuka. Yang paling besar adalah lulusan SD, lalu lulusan SLTA baru serta lulusan Perguruan Tinggi. Hal ini karena tidak didukung dengan penyiapan lapangan pekerjaan.
“Ini merupakan beban pemerintah kabupaten. Sementara lapangan kerja yang tersedia hanya tiga yaitu rekrutmen CPNS, tenaga kontrak dari APBD dan swasta yang masih sangat terbatas di SBD ini,” ungkap Bernard.
Bernard berharap adanya investor-investor yang masuk ke SBD, sehingga bisa membuka lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja yang ada. Sedangkan tenaga kerja yang terpaksa keluar SBD untuk mencari peruntungannya disebabkan oleh hutang adat yang membelenggu, tetapi tidak didukung dengan kemampuan dan keterampilan yang cukup sehingga menjadi masalah di tempat kerjanya.
Selain itu,kata Bernard, adanya perusahaan-perusahaan perekrut tenaga kerja ilegal yang mengumbar janji-janji manis, sehingga terjadi banyak penipuan dalam pengiriman tenaga kerja dari SBD.
Bernard juga berharap agar secara bersama-sama, mitra jaringan dapat mengeliminir masalah perdagangan manusia (human trafficking).
“Pemerintah bersama LSM dan mitra jaringan lintas elemen agar bergandengan tangan untuk mencegah terjadinya pengiriman tenaga kerja ilegal. Mari bersama-sama kita arahkan masyarakat jika ingin mencari kerja di luar negeri, untuk mengikuti sesuai prosedural resmi, agar mereka mendapat perlindungan dari negara. Hal yang perlu diperhatikan adalah kualitas tenaga kerja, kita dukung terus pengiriman tenaga kerja kita ini, asalkan sesuai prosedur yang sudah diatur oleh negara,” harapnya.
Realisasi Moratorium Pemprov NTT
Sementara Direktur BNP2TKI, Servulus Bobo Riti mengatakan persoalan migran harus dilihat secara komprehensif bukan parsial semata.
Menurutnya, Pemerintah hadir untuk menjamin masyarakatnya dengan mengeluarkan UU No. 18 Tahun 2017. Di dalam UU tersebut, sudah diatur secara tegas perihal perekrutan tenaga kerja yang legal serta hukuman bagi yang menyalahi aturan.
“Kebijakan Pemprov NTT dengan mengeluarkan moratorium merupakan salah satu upaya untuk menjaga dan melindungi tenaga kerja NTT. Kami berharap hal itu bisa diadopsi oleh pemerintah kabupaten sebagai komitmen bersama,” ungkap Servulus.
Menurut data yang dirilis BPS tahun 2017, PMI di luar negeri mencapai 3,5 juta orang dengan mayoritas sebagai pekerja domestik, pekerja perkebunan, dan pekerja kontruksi. Total remitansi atau uang yang dikirim ke Indonesia yang dihasilkan dari jas PMI pada 2017 sebesar US$ 8,79 miliar. Jika dihitung rata-rata remitansi yang dihasilkan PMI, sebesar US$ 2.513 per individu.
Revitalisasi BLK dan LTSA
Perihal Balai Latihan Kerja (BLK) yang sering menjadi perbincangan di SBD, Servulus mengatakan bahwa BLK merupakan instrument yang menunjukan kehadiran negara melalui pemerintah guna melindungi dan menjamin kualitas kerja PMI. Apabila dirasa belum optimal maka perlu ditelusuri lebih jauh.
“Bisa jadi belum optimalnya BLK karena keterbatasan peralatan pelatihan. Misalnya mesin las. Kita juga harus sadari bahwa persoalan di pemda banyak, dan bukan hanya semata masalah migran. Bagi saya pemerintah sudah mempunyai itikad baik, tetapi terkendala,” nilainya.
Dalam presentase materi, Direktur Advokasi Partha, Gabriel Goa menegaskan pentingnya peran multi pihak guna mengatasi masalah human traffiking yang masif terjadi di NTT.
“Peran keluarga, tokoh masyarakat, perangkat desa, gereja, pemuda serta LSM sangat dibutuhkan untuk meredam adanya PMI ilegal,” ungkap Gabriel.
Khusus untuk CSO, kata Gabriel, agar melakukan pemberdayaan dan pelatihan bagi migran sebelum keberangkatan, pelatihan vokasi bersama pemerintah dan bekerja sama dengan pemdes untuk membuat Perdes tentang perlindungan PMI.
“Peran CSO harus dioptimalkan dalam pendampingan psikologis bagi migran yang terkena permasalahan, bekerja sama dengan Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), Rumah Perlindungan Sosial Wanita (RPSW) atau Rumah Aman lainnya, memberikan pendampingan psikologi terhadap para korban TPPO,” imbuhnya.
Dewan penasehat Kelompok kerja Menentang Perdagangan Manusia (Pokja MPM) ini juga mendorong pemerintah untuk menghidupkan kembali BLK sebagai media pembelajaran dan persiapan tenaga kerja yang profesional.
“Pemkab SBD dapat bekerja sama dengan BNP2TKI Provinsi untuk mencari job order di masing-masing wilayah tujuan tempat PMI akan bekerja. Ini penting supaya tidak sia-sia skill dan ketrampilan yang sudah diajarkan,” katanya.
Hal senada juga diungkapkan oleh ketua panitia penyelenggara, Octavianus Dapa Talu agar adanya output yang dicapai melalui kegiatan sosialisasi ini. Sehingga Pelayanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) dan BLK profesional di Tambolaka bisa diwujudnyatakan dalam melayani PMI asal Sumba sekaligus mencegah PMI Ilegal yang rentan menjadi korban human trafficking.
“BLK profesional juga bisa bekerja sama dengan Sekolah Hotel Sumba dan SMK-SMK yang ada di Tambolaka, SBD untuk persiapan PMI di bidang pariwisata dan bidang-bidang profesional lainnya,” tandas Octha.
— Guche Montero
