Modus Kawin Kontrak dan Bahaya Sindikat Perdagangan Orang di Indonesia

Press Release, Jakarta, 26 Juni 2019.

Pada tanggal 23 Juni 2019, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dan Polresta

Bandara telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang ber inisial

Mario (M) di Terminal satu, Bandara Soekarno Hatta, pada pukul 17.45 WIB, M

merupakan bagian dari sindikat Perdagangan Orang dengan modus perkawinan

kontrak.

SBMI langsung melakukan koordinasi dengan Kepolisian Polresta Bandara, dan

melakukan penahanan sementara kepada M, dan kedua korban diamankan dan

dimintai keterangannya di Unit1 Polresta Bandara. Bahwa setelah kami

mendapatkan informasi korban, maka dapat dikatakan makin terbuka bahwa

jaringan yang selama ini bergerak mencari mangsa di Kalimantan Barat memiliki

jejaring kuat di Jakarta.

Kasus ini bermula dari adanya informasi dari orang melalui SBMI Pontianak yang

mengatakan bahwa ada dua korban TPPO dengan Modus Perkawinan Kontrak yang

akan berangkat ke Cina, sedang dalam perjalanan ke Jakarta, dan yang membawa

kedua korban adalah seorang laki-laki yang bernama M, M warga Pontianak yang

ditugaskan untuk mengurus visa dua perempuan yang dibawanya dari Pontianak

dengan menggunakan Lion Air JT 715 yang mendarat pada 17.19 WIB.

Pada saat dimintai keterangan, awalnya Mario yang membawa dua perempuan

muda itu mengaku tidak kenal, hanya kebetulam satu pesawat. Ia juga mengaku

ingin menemui pacarnya di Jakarta. Begitu juga Pada saat polisi menanya apa

tujuan kedua perempuan berinisial Dd dan Yy itu datang ke Jakarta, keduanya

menjawab juga akan bertemu dengan pacarnya orang China.

Polisi bertanya lagi, apakah ada paspor? Keduanya mengatakan tidak ada. Akhirnya

polisi meminta agar Mario mengeluarkan isi tasnya. Polisi menemukan 4 buah

paspor atas nama keduanya.

Kepolisian melalui Polresta Bandara langsung menetapkan pelaku telah melakukan

tindakan pidana perdagangan orang dan dikenai Undang-undang Nomor 21 Tahun

2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

SBMI melihat ada beberapa orang berupaya untuk membebaskannya pelaku melalui

upaya suap, dan dengan ini juga SBMI mengatakan bahwa dalam penanganan

kasus TPPO, sangat diperlukan kerja-kerja luar biasa berat dalam menangani

pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan modus pengantin

pesanan, antara lain :

Jaringan sindikat ini sudah sampai ketingkat desa.
Jaringan Mak comblang mendapatkan imbalan hingga 5 juta untuk mendapatkan satu orang yang mau menjadi pengantin pesanan.

Jaringan sindikat ini juga, memiliki orang-orang khusus untuk membuat event prewedding, pertunangan, joki pengantin, wali nikah palsu, termasuk orang-orang

Jaringan Masyarakat Peduli Human Trafficking yang mengurus administrasi kependudukan dan dokumen perjalanan ke luar negeri.

Jaringan kota Pontianak dengan Jakarta juga terkoordinasi dengan baik,termasuk pelobi saat ada yang tertangkap oleh polisi. Jaringan ini berani bayar mahal untuk menyelamatkan temanya.

Jaringan ini diduga berkomplotan dengan polisi yang lemah iman dan pengetahuan tentang tindak pidana perdagangan orang.

SBMI menambahkan bahwa Kepolisian hampir saja melakukan penolakan terkait

dengan laporan tersebut, padahal terlapornya sudah tertangkap, ada alat bukti

paspor, surat keterangan dari dukcapil untuk perkawinan dan pernyataan dua orang

yang akan diberangkatkan ke Tiongkok. SBMI tidak mengetahui alasan penolakan

tersebut. Dalam konteks perdagangan orang, upaya perencanaan dan percobaan

sudah merupakan tindak pidana perdagangan orang, seperti tertulis pada pasal 10

dan 11. SBMI melihat kasus TPPO merupakan kejahatan transnasional yang bersifat

ekstra ordinary crime, maka setiap orang yang akan menghalangi juga dapat

dipidanakan.

Parinama Astha yang juga ikut mendampingi korban di Bandara melihat adanya

kejanggalan dalam proses penegakan hukumnya, karena ada orang yang datang ke

Polres mengaku sebagai keluarga dari Pelaku, berharap bahwa Kepolisian dapat

bekerja dengan baik dalam proses hukum, hal ini sangat penting untuk perlindungan

kepada korban dan juga memberikan informasi kepada masyarakat bahwa

Kepolisian sebagai garda terdepan dalam proses penegakan hukum pada kasus

TPPO.

Ketua Bidang Hukum, Parinama Astha yang diwakilkan oleh Ermelina Singereta

(Lawyer publik), mengatakan bahwa Persoalan Tindak Pidana Perdagangan Orang,

banyak mengalami hambatan khusus dalam proses penegakan hukumnya, ini

dikarenakan APH kita masih menganggap kasus Perdagangan orang merupakan

kasus yang biasa, Indonesia telah memiliki Undang-undang khusus untuk persoalan

TPPO. Masih saja APH menggunakan Undang-undang yang tidak tepat, misalnya

masalah TPPO tidak menggunakan UU No.21 Tahun 2007 tentang TPPO, namun

menggunakan UU yang lain.

Selain itu Parinama Astha berharap agar para pelaku yang terlibat dalam kasus

TPPO ini diproses dan dihukum dengan hukuman yang maksimal sesuai dengan

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

(TPPO) Juncto UU yang terkait lainnya dan memastikan bahwa negara hadir untuk

memberikan pemenuhan hak-hak bagi korban, yaitu hak untuk mendapatkan

Perlindungan hukum, hak rehabilitasi, hak restitusi dan hak terkait lainnya sesuai

dengan kebutuhan para korban.

Sementara Jaringan Nasional Tindak Pidana Perdagangan Orang (JARNAS ANTI

TPPO) yang diwakilkan oleh Gabriel Goa mengatakan bahwa sangat diperlukannya

kerjasama jaringan nasional dan internasional untuk mencegah dan memberantas

Jaringan Human Trafficking khusus dengan modus pengantin pesanan ke luar

negeri khususnya Negeri Tirai Bambu. Selain itu JARNAS Anti TPPO melalui Andi

Ardian (Anggota JARNAS Anti TPPO) mengatakan bahwa dalam kasus TPPO

Jaringan Masyarakat Peduli Human Trafficking

sangat diperlukan proses pemulihan bagi korban menjadi prioritas dengan

melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah, masyarakat dan keluarga dan

harus dipastikan proses re-integrasi bagi korban terlaksana dengan baik dengan

mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi korban.

Maka berdasarkan fakta-fakta diatas, maka kami yang tergabung dalam Jaringan

Masyarakat Peduli Human Trafficking mengatakan beberapa hal yang mendasar:

Menguatkan kembali organisasi Gugus Tugas Pencegahan dan Penindakan Tindak Pidana perdagangan orang, dengan merevisi prinsip eks officio sebagai mana diatur dalam Perpres.

Memperkuat pengawasan di imigrasi bagi WNI yang akan berangkat ke luar negeri khusus pada kasus diatas maka sangat diperlukan pengawasankhusus imigrasi yang akan berangkat ke Tiongkok.