Data yang dihimpun dari berbagai lembaga diketahui bahwa sepanjang 2017 ada 21 laporan polisi (LP) mengenai perdagangan orang diterima oleh Polri. Akan tetapi hanya satu perkara sudah dilimpahkan ke Kejaksaan dan sisanya masih proses sidik. Dalam proses penanganan, menurut data dari Kedutaan Amerika bahwa keterlibatan pejabat yang korup terlihat andil dalam pemalsuan dokumen, pelemahan tuntutan. Selain itu minimnya pemahaman aparat terkait dalam menjalankan UU TPPO menyebabkan sebagian penuntut umum dan hakim menolak kasus, atau menggunakan hukum lain untuk menuntut para pelaku perdagangan manusia
Melihat situasi inilah, Partha melakukan komunikasi dengan pihak kepolisian khususnya Bareskrim Mabes Polri untuk mengkomunikasikan langkah-langkah strategis dalam menangani tindak pidana perdagangan manusia. Ditemui langsung oleh Ka Bareskrim Komjen Pol Ari Dono Sukmanto, Ketua Yayasan Parinama Astha Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menjelaskan maksud dan tujuan pertemuan dengan Mabes Polri. Diantaranya adalah posisi Partha sebagai Lembaga yang berkomitmen untuk menjalankan program pemulihan terhadap korban TPPO, dan meminta komitmen Polri untuk memberantas perdagangan manusia. Sekaligus bagaiman jika Partha bekerjasama dengan Mabes Polri dalam hal ini Unit di Bareskrem yang menangani tindak perdagangan manusia.
Komjen Pol Ari Dono Sukmanto merespon positif pertemuan dan menyatakan akan berkoordinasi langsung dengan direktur terkait dan mendiskusikan secara internal sebelum membuat kerjasama yang lebih baik dengan Partha. “ Polri sangat berterimakasih bahwa ada lembaga yang bisa membantu bekerjasama dengan Polri dalam kerangka pemberantasan TPPO”. “JIka ada anak buah kami yang sedang menangani kasus TPPO dan korban membutuhkan rumah aman kami akan berkoordinasi dengan Partha” tambah Pak Ari.
Ketua Yayasan Partha,Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menjelaskan tujuan Partha berkomunikasi dengan Kabareskrim untuk membantu Polri menyelesaikan kasus TPPO secara komprehensif. “Core bussiness kami adalah pemulihan hak korban dengan memberikan pelayanan di rumah aman yang sudah kami miliki. Sementara sering kali pihak kepolisian kebingungan mencari rumah aman untuk korban selama proses penyidikan berlangsung”. Oleh karenanya, Partha membuka komunikasi agar ada satu kesepakatan bahwa Mabes Polri sudah membangun kerjasama dengan Partha. “ Jadi jika ada korban, pihak kepolisian langsung merujuk ke Partha untuk menjadi mitra dalam pemulihan” tambah Ibu Sara.
Diskusi ini adalah pembuka kerjasama lebih lanjut dengan Direktur terkait TPPO agar Partha dapat menindaklanjutinya untuk membicarakan hal kongkrit dan teknis dengan direktur bersangkutan.
Bertempat di auditorioum Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Parinama Astha melakukan kampanye publik tentang perdagangan manusia. Bekerjasama dengan BEM FISIP dan Organisasi Mahasiwa Ekstra Kampus Front Mahasiswa Nasional mengadakan Dialog Publik bertema “Mengetahui Mencegah dan Memahami Perdagangan manusia di sekitar kita”. Kegiatan yang dihadiri lebih dari 60 mahasiswa dari berbagai fakultas. Turut hadir juga Ketua BEM UI yang pada waktu lalu memberikan kartu kuning kepada Presiden Jokowi ketika memberikan kuliah umum di UI.
Kegiatan yang dimoderatori oleh Priscillia Yovia yang juga mahasiswa fakultas hukum sekaligus ketua bidang perempuan Front Mahasiswa Nasional sangat luags membawakan acara yang diisi oleh pembicara dari IOM Indonesia dan Ketua Yayasan Parinama Astha dan juga mantan buruh migran. Kegiatan dialog berjalan selama lebih dari tiga jam ini sangat memberikan gambaran kepada mahasiswa bahwa sangat sedikit sekali mahasiswa yang konsern terhadap isu perdagangan manusia. “Kegiatan seperti ini perlu diikuti secara penuh oleh Mahasiswa, apalagi keterlibatan aktif dalam riset-riset perdagangan manusia”, sambutan Rahayu Saraswati yang biasa disapa Ibu Sara. “ Sangat sedikit data dan studi, jika ditanya berapa jumlah Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia sangat berbeda satu instansi dengan instansi lainnya. Sementara ini fenomena gunung es”, kilah Ibu Sara yang juga Anggota DPR Komisi VIII.
Emmy Nurmila dari International Organisation Migration atau biasa dikenal dengan IOM menekankan pentingnya mengetahui ciri dan bentuk perdagangan manusia agar setiap orang menjadi agen bagi upaya pemberantasan perdagangan manusia. “Sebenarnya disekitar kita sangat kuat jaringannya, dan kita harus bisa mendeteksi sedini mungkin apakah ada calon-calon korban perdagangan manusia. Dengan berjejaring kita bisa mencegah perdagangan manusia”, sambung Numila.
Mantan Buruh Migran Indonesia, Karsiwen memberikan testimoni tentang pengalaman menjadi buruh migran di Hongkok. “Saya terpaksa harus bekerja keluar negeri karena tidak ada pekerjaan di Indonesia” kata Karsiwen yang biasa di panggil Iweng. Untuk menjadi BMI harus mendaftar di agen-agen TKI yang memberangkatkan. Tidak sedikit yang menipu dan menjadikan mereka menjadi Pekerja Seks Komersial di Hongkok dan Macau maupun Singapura. “Melalui agen saya berangkat dengan modal nekat karena mengikuti teman-teman yang telah dulu bekerja, untuk saya mendapatkan Agen yang baik jadi saya hanya bekerja sebagai house keeping. Sementara banyak temen saya yang menjadi korban TPPO”, sambung Karsiwen yang juga Ketua Kabar Bumi ( Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia).
Upaya kampanye publik ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Parinama Astha di berbagai kampus di Indonesia dengan harapan upaya perlawanan terhadap TPPO bisa berkolaborasi bersama generasi muda dan menjadi bagian relawan anti perdagangan manusia.
Pasca ditetapkannya UU No 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan manusia menjadi regulasi di Indonesia tidak sedikit kasus perdagangan manusia terus bermunculan. Pun demikian dengan lahirnya peraturan operasional melalui Peraturan Presiden tentang TPPO dan Pembentukan Satgas TPPO merupakan upaya tindak lanjut dari UU Perdagangan Manusia sebagai kejahatan Trans Nasional. Perpres No. 69 tahun 2008 tentang pembentukan satuan tugas / gugus tugas TPPO ini di kepalai oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Satgas ini juga memiliki sekretariat yang membawahi beberapa kementerian dan lembaga termasuk di dalamnya adalah CSO baik LSM maupun filantropi.
Tidak sedikit juga lembaga atau individu yang bekerja secara mandiri untuk isu ini dan telah berjuang menyelamatkan korban perdagangan manusia. Mulai dari kampanye hingga melakukan intersepsi berbagai aparat negara. Akan tetapi tetap saja kasus berbagai daerah terus bermunculan dan ini tidak menutup kemungkinan lebih besar jumlah kasus yang tidak terungkap. Yayasan Parinama Astha menjelaskan bahwa lembaganya memiliki shelter khusus korban perdagangan anak untuk tujuan seksual yang berada di Solo Jawa Tengah dan saat ini shelter tersebut sudah beroperasi dan siap menerima anak-anak yang menjadi korban perdagangan anak untuk tujuan seksual.
Dalam kesempatan ini ECPAT Indonesia menjelaskan visi dan misinya, diacara silahturahmi ini yang dihadiri oleh lembaga-lembaga yang memiliki jaringan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti JARAK, FPL, JPAI dan IOM. Yayasan Parinama Astha berinisiatif untuk mengenal dan bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang memiliki isu atau perhatian yang sama dalam isu Perdagangan anak untuk tujuan seksual di Indonesia. Lembaga-lembaga lain yang hadir pun ikut menjelaskan visi misi lembaga-lembaganya masing-masing. Dengan adanya silahturahmi ini diharapkan isu tentang perdagangan anak untuk tujuan seksual bisa mendapatkan perhatian dimasyarakat Indonesia dan terutama perhatian dari pemerintah agar kasus-kasus perdagangan anak untuk tujuan seksual ditekan secara maksimal dan diharapkan di masa yang akan datang tidak ada lagi anak-anak Indonesia yang menjadi korban perdagangan anak untuk tujuan seksual.
Panel Discussion: “Human Trafficking and Modern Day Slavery”
“We cannot just be silent seeing the fact of human trafficking and slavery that’s happening right now, there is something that must be done to help them”
Sara was delivering the human trafficking presentation.
Edwin Rekosh explained the social problems solution through law.
“We cannot just be silent seeing the fact of human trafficking and slavery that’s happening right now, there is something that must be done to help them,” that was the words repeated over and over by Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo, well known as Sara, in the panel discussion “Human Trafficking and Modern Day Slavery”. Sara is the founder of Parinama Astha Foundation and Indonesia for Freedom Movement, which is active in eradicating the human trafficking and slavery in Indonesia. Parinama Astha itself means ‘to transform into hope’.
Sara revealed facts about the human trafficking, that Indonesia has entered the trafficking network as the transit point, market’s destination, and even the source for the trading itself. Through these facts, Sara reminded the audiences, that even though this kind of trading seems not related to our daily lives, this is already happening in Indonesia and might befall to the people around us. Not only in Indonesia, around the world itself the human trafficking network has become broader with 27 million people already traded including 100.000 children and female as the major victims that ended up as commercial sex worker. Sara once again reminded the audience not to be overwhelmed by the numbers’ nominal, because each of that numbers represents every person that needs to be saved.
< Sara
Even though the trafficking condition has worsening, it does not mean there is not any solution. “There are many researches and efforts to fight human trafficking, but there is no network to connect that information,” explained Sara. Sara hoped that students of UPH Faculty of Law could act to fight the trafficking whether it is small or large. “With researches or even by only spreading these facts, we could develop the awareness of human trafficking,” she added.
The discussion continued with the speaker Edwin Rekosh, a lecturer in Columbia Law School and Executive Director of PILnet: The Global Network of Public Interest Law. In his session, Edwin explained how the law could be used as a solution for the problems in society.
The audiences then raised some of the social problems that are happening nowadays such as drugs and poverty. Edwin described how those problems could be solved with law. For example, for drugs problem, one of the solution is to legalize the usage of methadone. Methadone could be used as an anti-addictive for the drugs user, however, because methadone is still classified as drugs, the legal usage of this substance is still prohibited.
The two-hour seminar that was held on Wednesday, April 17, 2013 ended with giving the souvenirs to both of the speakers. Approximately 80 participants, consisted of UPH Faculty of Law students and lecturers as well as other universities’ Faculty of Law students, attended this seminar. (lau)
The committee gave certificate to the speakers.
(left-right) Dr. Eduard I. Hahuly (moderator), Edwin Rekosh, Sara and Jamin Ginting (committee).
The actress, social activist, wife and mother talks about why her love for the environment results in a new nickname.
Thirty-year-old Sara is a woman of many roles. She is an actress, a social activist, a politician, a film producer, a wife (to Harwendro Adityo Dewanto, whom she married in 2014) and a mother. Inspired by her beloved father, Hashim Djojohadikusumo, she is also an environmentalist. Thus, it is only apt for Prestige to shoot her within the lush surroundings of Pancar Mountain Nature Park in Sentul, just outside bustling Jakarta.
“In 2011, I attended the Climate Reality training sessions held here in Jakarta, where I learned first-hand about climate change from the former U.S. Vice President Al Gore,” Sara recalls. “That was the turning point that made me more proactive in fighting for the environment. Because I believe if you care about your life, you would care about the environment.”
Caring for Mother Nature
Outfit by Michael Kors | Jewellery by John Hardy
Sara says that among her many concerns about Indonesia is the issue of climate change. “Indonesia is an archipelago. It means that we’ll be one of the countries impacted most by climate change, destroying our marine life in the process. Nature doesn’t need humans; humans need nature. Indonesia is one of the world’s lungs, but we’re losing our forests and therefore depleting the earth’s oxygen and destroying the homes of many animals.”
She continues: “We need to start counting the cost of doing business that is not sustainable. We need to replant our forests, but in a way that provides sustainable living for the people who live in and around them. We need to move from fossil fuels to sustainable energy or bio fuels, and we need to see those who intentionally cause harm to our environment as criminal offenders, because they actually put our lives at risk.”
Her family business, Arsari Group – which is named after the three children of Hashim and Anie Djojohadikusumo: Aryo, Sara and Indra – whose core businesses are in agribusiness, mining, minerals, logistics and energy, has built Pusat Rehabilitasi Satwa-Harimau Sumatera Dharmasraya, a special conservation organisation situated on the land owned by one of the group’s companies, Tidar Kerinci Agung (TKA), in West Sumatra.
“Fifteen hectares of land has been allocated to the conservation of Sumatran tigers and other wildlife endemic to Sumatra,” Sara explains. “We are currently in the building stage, working with the funding and experts from The Aspinall Foundation (a British charity that works to promote wildlife conservation set up by professional gambler and zoo owner John Aspinall in 1984).”
Furthermore, Arsari Group established the Prof. Sumitro Djojohadikusumo Conservation Forest, named after Sara’s grandfather. Located in the palm plantation of TKA, this 2,400-hectare area is “planted with various local fruit plants with the hopes of fulfilling the needs of the wildlife living there,” says Sara. “For the creation of this conservation forest, PT TKA and my father have been awarded the Kalpataru for the Environment Conservationist field, given directly by the Vice President of the Republic of Indonesia in June 2014.”
Hashim Djojohadikusumo, who is Arsari Group’s CEO and Chairman, supports the Jogja Nature Conservation Foundation and the Borneo Orangutan Survival Foundation. He also established Arsari Itci Kartika Utama Forest in East Kalimantan, which has an agro culture programme for sustainable energy production. The family foundation, Yayasan Arsari Djojohadikusumo, has meanwhile been lobbying for the conservation of rhinoceros through a captivity programme in three locations owned by Arsari Group in West Sumatra, Aceh and East Kalimantan.
The Need for Role Model
Outfit by Sapto Djojokartiko | Jewellery by John Hardy
Having lived abroad for quite some time, Sara, who double-majored in Classics and Drama from the University of Virginia in Charlottesville and graduated from the International School of Screen Acting in London, believes that what differentiates the mindset of people in Indonesia from those in other countries is “the understanding and the policies set by the leadership, and the implementation of those policies. We need to have the right kind of policies that will benefit us and the environment we live in for the long run and we need to implement them. We need leaders who will not be afraid of being unpopular among the powerful people who only have their own interests in mind.”
Aside from environmentalism, Sara has many other projects. “My passion is to be a professional actress,” says Sara, whose debut in the movie Merah Putih in 2009 landed her the Best Actress Award at the Bali International Film Festival. “In 2009, I realised my second calling in life, which is to fight against human trafficking. Since then, I’ve also been an activist for that cause. In 2012, I decided to set up my own foundation, Parinama Astha Foundation that focuses on the issue of human trafficking. It was also for that cause that I went into politics. So I received my third calling in early 2013 to run as a legislative candidate. After months of gruelling hard work in my district and by God’s grace, I became a Congresswoman in October 2014.”
Sara recently branched out into producing international films. “At the moment, I am executive-producing a film that is being produced by John Legend. We hope to be debuting at the Sundance Film Festival next year. This year, I am reactivating my foundation. But my highest priority is being a mother to my almost seven-month-old son.”
What does Sara hope to achieve in the future? “One project I have is to set up safe houses for the victims of human trafficking and of abuse,” she replies. “On a personal level, I’d like to raise my children as future leaders who will be wise, God-loving, kind, generous and down-to-earth. Finally, I dream of having the opportunity to act in great international movies and become a household name, which I will use to influence the next generation of change-makers for the betterment of this world.”
____________________
Fashion Direction Peter Zewet
Photography Robby Agus
Styling Koko Namara
Makeup Jacqueline Stephani
Hair Putra
Shot on location Taman Wisata Alam Gunung Pancar, Kp. Ciburial, Desa Karang Tengah, Bogor, West Java. (www.gunungpancar.co.id)
The daughter of one of the wealthiest men in Indonesia was a show-stopper when she spoke at the Asia-Pacific NGO conference on human trafficking in Kuala Lumpur yesterday.
And it wasn’t just her good looks or her stylish clothes that had the audience transfixed.
They listened intently as 28-year-old Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, who is an award-winning actress and political aspirant, hit out at Jakarta for its corrupt practices and use of religion as a front for human rights abuses, and for its failure in addressing the problem of human trafficking.
Rahayu said it was because of this that she was running for a parliamentary seat in her country’s general election next month.
She said she decided to join the fight against the modern day slavery after attending a conference in London in 2009.
“I got to know at the conference about girls my age and younger who were trapped in a world which they could not escape from, where they had to serve up to 16 men a day. It was shocking,” she said.
That led her to set up Parinama Astha, a foundation dedicated to fighting human trafficking.
Rahayu comes from a who’s who of Indonesian public life.
Her uncle, Prabowo Subianto is running for president in the coming elections. Her father is well-known Indonesian entrepreneur, Hashim Djojohadikusumo, while her mother is Anie Hashim Djojohadikusumo, the founder of Wadah Titian Harapan, which focuses on empowering women.
Rahayu accused Jakarta of not being serious in its fight against human trafficking. – The Malaysian Insider pic, March 22, 2014.
She said that whenever she spoke about human trafficking in Indonesia, she would stress the root cause of the problem, the education system and the socio-economic state of its society.
Indonesia, with a population of some 250 million and an archipelago of more than 17,000 islands, is a haven for traffickers, said Rahayu.
“Yesterday someone expressed disappointment that Indonesia is so corrupt when it is supposed to have the largest Muslim population in the world.
“Well, I’m sorry to say, the political party that claims to be fighting in the name of Islam is one of the most corrupt in Indonesia,“ she said.
“I refuse to condone those who use religion as an excuse to commit violence against women. If it’s against human rights, then it should not be allowed under any law.”
Rahayu said that it was not a religious crisis, but a moral one.
“I refuse to condone those who use religion as an excuse to commit violence against women.
“If it’s against human rights, then it should not be allowed under any law,” she said.
She cited a village outside Jakarta which was known for selling its girls.
“They are famous for ‘kahwin kontrak’ (contract marriage), where you will find 15-year-old girls who have been divorced up to five times, because the local authorities and religious imam of the community say that if they have not seen their husbands for over six months, they can remarry,” she added.
These girls, said Rahayu, did it for the money, adding that it was a form of trafficking.
“But my government gets all fidgety when they have to tackle issues that have religious grounds,” Rahayu said.
According to her, Indonesia is not only a source country for human trafficking, but also a transit and destination point.
She hit out at her government, saying it was not serious about tackling the menace.
With an estimated 100,000 child trafficking cases every year, there are only five detectives assigned to handle them, she said.
Rahayu said tackling human trafficking was also about addressing education and socio-economic issues, and problems in these areas were the reason why it was difficult for Indonesia to have a proper democratic system.
“In an international education level survey, Indonesia ranked 40th out of 40 countries; this makes human traffickers very happy,” she said, adding that the poor were exploited by the wealthy come every election.
Rahayu, saying she was running a tight campaign against money politics, said instead of giving people envelopes filled with money, she was giving them knowledge.
She said when people were invited to listen to speeches by political aspirants, they usually expected money in the form of ‘wang saku’, mobile ‘top up’, and an envelope filled with about 50,000 rupiahs (RM14.50) in exchange for one’s vote.
With 180,000 voters in her district, this would amount to 9 billion rupiah.
“So I ask the voters where the politician will get the rest of the money to cover the cost of their campaign, and their answer is corruption.
“Then I ask them who put the politicians up there, and they say the people.
“Then I tell them I will not be giving them any envelope,” she said.
Rahayu, who was previously a co-presenter on a talk show in Indonesia, said that she used various channels to promote her fight against human trafficking.
“The talk show was on national television but it also streamed live online.”
She said that it was her work for the cause that landed her a job as the Indonesian ambassador for cosmetics giant Clinique, and at promotional events, she would bring up her message.
When she represented the country at the Apec Women and Economic forum in Russia two years ago to speak about the work-life balance of women in Asia Pacific countries, Rahayu used the platform to discuss human trafficking.
She said she had no qualms maximising the use of any means to promote her cause.
“Sometimes you have to be shameless and use any means to get the message across, even if it means using your family name to get people to listen.” – March 22, 2014.
JAKARTA,SATUHARAPAN.COM – Rahayu Saraswati, pendiri Yayasan Parinama Astha menyatakan keprihatinannya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dalam Diskusi Publik berjudul “Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang” yang digelar di Ruang Badan Anggaran (Banggar) Gedung Nusantara I,pada Kamis (13/6).
“Tingginya angka TPPO mengindikasikan bahwa minimnyatanggung jawab dari sektor privat, dan jangan sebaiknya hanya dibebankan ke pemerintahsaja” ujar Rahayu.
Rahayu mengatakan bahwa data-data tentang tindak pidana perdagangan orang milik Polri saat ini tidak lengkap , sehingga menyulitkan pihak swasta maupun pemerintah tatkala ingin melakukan pencegahan pidana perdagangan orang.
“Saat ini harus disediakan data yang komplit tentang TPPO, sepengetahuan saya ada media khusus di Amerika Serikat yang prihatindengan kasus-kasus TPPO” imbuhnya.
Lebih lanjut, pendiri sebuah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di pencegahan tindak pidana perdagangan orang itu mengatakan bahwa pemerintah tidak perlu khawatir tentang biaya atau anggarandari APBN tentang biaya.
“Sebenarnya pemerintah tidak perlu terlalu khawatir mengurusi tentang biaya penggantian bagi korban perdagangan orang, menurut saya langsung dari pelakunya saja.”
Dalam kesempatan itu, wanita yang akrab dipanggil Sara ini menuturkan bahwa Yayasan Parinama Astha yang didirikannya memiliki beberapaprogram khusus untuk pendampingan dan pencegahan TPPO.
“Yayasan kami memiliki langkah-langkah konkrit berkaitan dengan human trafficking, yang pertama, preventionatau pencegahan karena pencegahan lebih baik daripada menyembuhkan atau mengatasi permasalahan yang sudah ada,” lanjut Sara.
Program kedua adalah interception, yaitu menyelamatkan korban perdagangan manusia secara fisik.
Lebih lanjut Sara mengatakan “Langkah ketiga adalah prosecution, yaitu salah satu tahapan penyembuhan yang jikasudah diketahui siapa pelakunya maka bisa mengumpulkanbukti-bukti, lalu dimasukkan ke pengadilan.” ujar Sara.
“Program keempat adalah reintergration,yaitu mereka mendapatkan pelatihan dan masuk tahap penyembuhan secaraemosional.” pungkasnya.
sumber : http://www.satuharapan.com/read-detail/read/yayasan-parinama-astha-prihatin-tingginya-perdagangan-orang-karena-minim-perhatian-swasta
TEMPO.CO, Jakarta – Rahayu Saraswati, sosialita, anak kedua pengusaha Hashim Djojohadikusumo barangkali lebih dikenal sebagai artis.
Pergumulan Rahayu Saraswati dengan gerakan anti perdagangan manusia bisa dibilang bermula secara tak sengaja, di Konferensi Hillsong di London 2009 lalu. Sempat tak berminat datang, Sara–panggilan akrabnya–kemudian menghadiri konferensi gereja tersebut karena pembicara favoritnya ikut berkotbah di sana.
Di sana Sara mendapat ‘bonus’, pencerahan dari Pendeta Christine Caine, mengenai perdagangan manusia. “Saya tergugah ketika mengetahui banyak gadis harus melayani hingga 40-60 laki-laki per hari,” ujarnya ketika ditemui di kantornya di Jakarta, Kamis 11 April 2013.
Dari sana, Sara menemukan panggilan hidup keduanya setelah akting, yaitu melawan perdagangan manusia di Indonesia. Ia memutuskan untuk bergerak.
“Di kepala saya saat itu, pasti sudah ada orang atau lembaga yang fokus di bidang ini,” kata anak kedua pengusaha Hashim Djojohadikusumo ini. Ia mulai mencari informasi mengenai hal ini di sela waktu senggangnya membintangi trilogi film Merah Putih, Darah Garuda dan Hati Merdeka, sebagai Senja. Sayang, perempuan berumur 27 tahun ini tak juga menemukannya.
Sara sempat bergabung dengan yayasan Wadah Titian Harapan yang dipimpin ibunya untuk mensosialisasikan anti perdagangan manusia, namun kemudian memutuskan untuk membuat yayasan sendiri yang fokus mengurusi masalah ini. Lahirlah Yayasan Parinama Astha pada Maret tahun lalu.
“Awalnya hanya ingin dibuat sebagai ormas, namun karena kami juga ingin masuk ke ranah kebijakan pemerintah, dibentuklah sebagai yayasan agar aspek legalitas lebih kuat” ujarnya.
Saat ini Sara baru mulai merintis Parinama Astha, dengan menjaring orang-orang maupun lembaga yang memiliki kepedulian terhadap perdagangan manusia.
“Setidaknya kami memiliki jaringan. Para penjual manusia itu kan mafia yang terorganisasi, jadi kami jangan kalah juga,” kata Sara. Sayang, sampai saat ini ia mengaku masih susah mencari orang yang memiliki visi sama dengannya.
Edwin Rekosh explained the social problems solution through law.
